Aceh Tenggara Butuh Proyek Strategis Mitigasi Bencana dan Irigasi untuk Perkuat Ketahanan Pangan

SijiAceh.com | Kutacane — Kabupaten Aceh Tenggara membutuhkan lebih banyak program pembangunan strategis yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, khususnya dalam bidang pertanian, irigasi, serta mitigasi bencana dari hulu hingga hilir.

Ketua Kaliber Aceh, Zoel Kenedi mengapresiasi hadirnya berbagai program pemerintah yang diarahkan untuk mendukung ketahanan pangan dan pembangunan infrastruktur pertanian. Menurutnya, keberadaan jaringan irigasi sangat penting karena selama ini persoalan ketersediaan air menjadi salah satu keluhan utama para petani.

“Program seperti pembangunan saluran irigasi sangat membantu masyarakat, khususnya kelompok tani. Kita harus mendukung setiap program yang benar-benar memberikan manfaat langsung kepada petani,” ujar Zoel Kenedi.

Salah satu program yang dinilai strategis adalah Program Percepatan Peningkatan Tata Guna Air Irigasi (P3-TGAI) yang dilaksanakan di berbagai daerah.

Kaliber Aceh menilai program pemerintah pusat yang menyentuh sektor pertanian perlu terus dikawal agar pelaksanaannya tepat sasaran, transparan, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.

Menurut Zoel Kenedi, perhatian pemerintah pusat terhadap sektor pertanian di Aceh harus menjadi momentum untuk memperkuat posisi Aceh sebagai salah satu wilayah penting dalam mendukung ketahanan pangan nasional.
Jangan Sampai Pengawasan Berubah Menjadi Tekanan

Kaliber Aceh juga menyoroti pentingnya menjaga keseimbangan antara fungsi pengawasan dan kelancaran pembangunan.

Pengawasan terhadap proyek pemerintah tentu diperlukan. Namun, pengawasan harus dilakukan berdasarkan aturan, data, dan mekanisme yang benar, bukan dengan intimidasi ataupun tekanan kepada kepala desa, kelompok tani, maupun pelaksana kegiatan.
Sejumlah kepala desa, menurut informasi yang diterima KALIBER ACEH, mengeluhkan adanya pihak-pihak yang datang melakukan pemeriksaan lapangan secara informal, mengukur pekerjaan, kemudian langsung menyimpulkan adanya ketidaksesuaian spesifikasi atau RAB.

“Kita tidak anti-kritik dan tidak anti-pengawasan. Justru pengawasan sangat penting. Tetapi semuanya harus sesuai mekanisme. Kalau memang ditemukan dugaan penyimpangan, silakan laporkan kepada aparat atau lembaga yang berwenang agar diperiksa secara profesional,” tegasnya.

Kaliber Aceh mengingatkan agar jangan sampai kegiatan pembangunan yang sedang dikerjakan kelompok tani justru terganggu akibat praktik pengawasan yang tidak memiliki dasar kewenangan.

Jangan Bangun Citra Negatif terhadap Daerah
Aceh Tenggara membutuhkan investasi dan program pembangunan dari pemerintah pusat maupun pihak luar. Karena itu, seluruh elemen masyarakat diminta bersama-sama menciptakan iklim pembangunan yang sehat.

Zoel Kenedi menilai kritik terhadap pemerintah dan proyek pembangunan merupakan bagian dari demokrasi. Namun, kritik harus disampaikan berdasarkan fakta dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Jangan sampai muncul stigma bahwa setiap program yang masuk ke Aceh Tenggara selalu dicurigai sebagai proyek bermasalah sebelum dilakukan pemeriksaan yang objektif,” tambahnya.

Begitu pula terhadap akun media sosial maupun media daring yang menyebarkan informasi, Kaliber Aceh meminta masyarakat tetap melakukan verifikasi dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum jelas sumber serta kebenarannya.

“Kalau ada dugaan korupsi, pungutan, pemerasan atau penyimpangan, laporkan! Jangan hanya menyebarkan tuduhan di media sosial. Daerah ini harus dibangun dengan keberanian mengungkap fakta sekaligus keberanian menjaga program yang memang benar-benar bermanfaat bagi rakyat,” ujarnya.

Zoel Dorong Program Besar Mitigasi Bencana
Di sisi lain, ia juga menyebut adanya upaya memperjuangkan program strategis berskala besar untuk Aceh Tenggara, khususnya terkait mitigasi bencana dan pengelolaan sungai.

Salah satu gagasan yang disebut sedang diperjuangkan adalah program mitigasi bencana dari kawasan hulu hingga hilir, termasuk kajian terhadap penanganan dan penataan alur Kali Alas serta Kali Bulan.

Informasi mengenai rencana program tersebut, termasuk nilai investasi yang disebut mencapai lebih dari Rp2 triliun, perlu ditindaklanjuti secara terbuka melalui kajian teknis, dokumen perencanaan, serta mekanisme pemerintah yang berlaku.

Jika terealisasi dengan perencanaan yang matang, program tersebut dinilai berpotensi memberikan dampak besar terhadap perlindungan masyarakat dari bencana, infrastruktur, pertanian, sekaligus perekonomian daerah.

“Kita harus menyambut setiap peluang pembangunan yang datang ke Aceh Tenggara. Jangan sampai program belum berjalan sudah dihantam isu negatif. Kalau ada persoalan, mari kita periksa bersama berdasarkan data dan aturan,” ujar Ketua Kaliber Aceh.

Kaliber Aceh juga mengajak anggota DPR RI, pemerintah daerah, pemerintah pusat, investor, tokoh masyarakat, kepala desa, kelompok tani, media, serta organisasi masyarakat sipil untuk bersama-sama mengawal program pembangunan. Menurutnya, semakin banyak program strategis yang berhasil dibawa ke Aceh Tenggara, semakin besar pula peluang.(*)