Ketua Komisi I DPRA Tegaskan Pemerintah Tak Abaikan Kelangsungan Usaha Korban Terdampak Bencana

Ketua Komisi I DPRA Tegaskan Pemerintah Tak Abaikan Kelangsungan Usaha Korban Terdampak Bencana

SIJI ACEH.Com | BANDA ACEH – Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA), Tgk Muharuddin menegaskan, pemerintah harus hadir secara konkret untuk menjamin keberlanjutan usaha masyarakat yang hancur akibat bencana ekologis pada akhir November 2025 lalu.

Pernyataan itu disampaikan Tgk Muhar menyusul banyaknya pelaku usaha kecil, UMKM, dan masyarakat Aceh yang kini tetap harus membayar cicilan modal usaha di tengah sumber penghasilan yang nyaris terhenti.

Menurutnya, Pemerintah Pusat dan daerah wajib membuat kebijakan yang memungkinkan warga bertahan dan melanjutkan kegiatan usahanya.

Termasuk bagi petani sawit, pemilik sawah, petambak, pedagang kecil dan sektor informal lain.

“Pemerintah harus hadir untuk memastikan keberlanjutan usaha masyarakat yang terdampak bencana ekologis tetap berjalan,” kata Tgk Muhar Senin (23/02/2026).

Ia menambahkan, bantuan tanggap darurat yang selama ini difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan dan perlindungan sementara, perlu dilanjutkan dengan kebijakan yang lebih struktural agar masyarakat bisa kembali produktif.

“Bukan sebaliknya, kita hanya memberi bantuan semata tanpa memikirkan pascabantuan dan masa depan usaha mereka,” ujarnya.

Pernyataan itu muncul di tengah sejumlah pelaku usaha yang mengalami kerusakan berat.

Sebagai contoh, Izuddin, seorang pemilik warung di Aceh Tamiang, kini hanya bisa melihat sisa lantai bangunan yang dulu menjadi tempat usahanya setelah hancur diterjang banjir.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya bantuan berkelanjutan, termasuk fasilitasi modal usaha dan pembebasan atau relaksasi utang jangka panjang bagi para pelaku usaha mikro dan petani.

“Kita tidak bisa membiarkan masyarakat berpikir hanya tentang utang yang menunggu ditagih saat kondisi ekonomi mereka ambruk,” ungkap Tgk Muhar.

Politikus Partai Aceh itu turut menyerukan agar pihak perbankan atau debitur untuk lebih mengerti dan paham dengan kondisi masyarakat terdampak bencana, Sebab kondisi di lapangan masih menunjukkan tantangan berat.

“Karena jangankan membayar cicilan, untuk kebutuhan harian saja mereka belum bisa sepenuhnya terpenuhi,” tuturnya.

Publik berharap ada sinergi kebijakan antara Pemerintah Pusat, provinsi dan Kabupaten/kota untuk mendorong pemulihan ekonomi yang menyeluruh.

Lebih lanjut, ia menegaskan, bahwa program bantuan yang bersifat jangka panjang harus dirancang dengan pendampingan yang jelas dan target yang terukur agar masyarakat yang terdampak tidak terjebak dalam kondisi pascapulih yang stagnan.

“Pemulihan usaha bukan hanya soal uang, tapi tentang memberikan harapan baru dan memungkinkan masyarakat bangkit kembali,” pungkasnya. (*)

Redaksi

Penasehat DPW SIJI ACEH

       (Said Yan Rizal)