Ketua JWI Aceh Timur Soroti Banyaknya Warga Kehilangan Dokumen Penting Pasca banjir
- account_circle Redaksi
- calendar_month Senin, 29 Des 2025
- visibility 216
- comment 0 komentar
- print Cetak
info Atur ukuran teks artikel ini untuk mendapatkan pengalaman membaca terbaik.
Sijiaceh.com Aceh Timur 29/12/2025 Ketua Jajajaran Wartawan Indonesia (JWI) Aceh Timur, Hendrika Saputra, menyoroti permasalahan serius yang dihadapi korban masyarakat banjir hidrometeorologi, yakni hilangnya berbagai dokumen penting, sementara di sisi lain pemerintah justru meminta kelengkapan data administrasi.
Menurut Hendrika, banyak warga yang kehilangan KTP, Kartu Keluarga (KK), surat tanah, buku rekening bank, hingga dokumen pendidikan dan kesehatan akibat rumah mereka terendam atau hanyut diterjang banjir.
“Di satu sisi pemerintah meminta data, sementara di sisi masyarakat lain justru kehilangan surat-surat penting. Ini menjadi persoalan besar yang harus segera dicarikan solusinya,” ujar Hendrika kepada media.
Ia menjelaskan, dokumen yang banyak hilang meliputi:
Dokumen pribadi seperti KTP, KK, akta kelahiran, akta nikah, KIA, dan paspor
Dokumen pendidikan seperti ijazah, raport, dan sertifikat
Dokumen kepemilikan seperti sertifikat tanah/rumah, BPKB, STNK, IMB/PBG
Dokumen keuangan seperti buku tabungan, ATM, polis asuransi
Dokumen kesehatan dan bantuan sosial seperti BPJS, PKH, dan rekam medis
Hendrika menegaskan, masyarakat korban banjir tidak boleh dibebani prosedur administrasi yang rumit, apalagi bagi mereka yang bekerja di instansi pemerintah maupun perusahaan swasta yang memerlukan dokumen-dokumen tersebut sebagai syarat administrasi kerja dan layanan perbankan.
“Kami meminta pemerintah pusat, Pemerintah Aceh, serta Pemerintah Kabupaten Aceh Timur untuk menghadirkan solusi nyata. Harus ada kebijakan khusus bagi korban bencana, seperti layanan administrasi jemput bola, penerbitan ulang dokumen tanpa biaya, serta pengakuan surat keterangan kehilangan dari desa sebagai dasar sementara,” tegasnya.
Ia juga berharap kebijakan serupa diterapkan secara menyeluruh bagi korban banjir di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, agar masyarakat bisa segera bangkit tanpa terhambatnya masalah administrasi.
“Bencana sudah cukup menyulitkan kehidupan masyarakat, jangan lagi ditambah dengan beban birokrasi,” pungkas Hendrika.(Hs)
Sumber: Ketua JWI
(Pewarta Hendrik)
- Penulis: Redaksi
Saat ini belum ada komentar